Daftar

Misi dan 
Tujuan Kami  

Yayasan Equal Justice Equal Pay adalah organisasi nirlaba yang didirikan untuk mewakili kepentingan ekonomi, finansial, dan hukum pelaut dari negara-negara berupah rendah. Yayasan berusaha untuk melindungi pelaut dari eksploitasi dan perlakuan diskriminatif dan untuk meningkatkan kesadaran akan penderitaan mereka di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Filipina, Belanda dan Uni Eropa; di media, literatur dan pengetahuan hukum, dan dengan politisi dan para pembuat kebijakan dan keputusan lainnya. Lebih jauh lagi, Yayasan berusaha untuk memelihara hubungan kerja sama dengan serikat pekerja dalam dan luar negeri, dan dengan pelaku industri lainnya dan instansi pemerintahan yang terkait.
Sebagai bagian dari misi kami, kami mensponsori penelitian akademis dan studi lain di bidang yang berkaitan dengan hak asasi manusia, non-diskriminasi, perlakuan yang setara dan upah yang setara, hukum internasional dan hukum maritim. Kami juga berfungsi sebagai sarana klaim untuk melakukan tindakan kolektif atas kerugian di Belanda atas nama pelaut Indonesia dan Filipina pada kapal Belanda dan bertindak sebagai perwakilan mereka dalam proses pengadilan terkait, untuk hal mana kami telah melibatkan firma hukum spesialis sengketa, bureau Brandeis, yang berkedudukan di Amsterdam.

Yayasan adalah badan hukum Belanda (yayasan, atau 'stichting' dalam bahasa Belanda) yang didirikan sebagai organisasi nirlaba untuk mewakili kepentingan mereka yang terkena dampak perlakuan yang tidak setara dan upah yang tidak setara pada kapal berbendera Belanda. Yayasan mengadakan perjanjian pendanaan dengan pendana Guildford Funding LLC, penyandang dana litigasi yang berbasis di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat, dan telah melibatkan pendana untuk menyediakan dana kepada Yayasan untuk semua biaya yang dipikul oleh atau atas nama Yayasan sehubungan dengan representasi kepentingan pelaut yang berkedudukan di Filipina dan Indonesia yang terkena dampak perlakuan yang tidak setara dan upah yang tidak setara pada kapal berbendera Belanda. Perjanjian pendanaan dibuat secara tertulis dan telah ditandatangani sepenuhnya oleh semua pihak di dalamnya. Berdasarkan perjanjian pendanaan, Institusi Arbitrase Belanda/Netherlands Arbitration Institute (NAI) memiliki yurisdiksi eksklusif dan hukum Belanda diterapkan apabila timbul perselisihan di antara para pihak. Ketentuan dalam perjanjian pendanaan telah menjadi bahan diskusi antara dewan Yayasan dan pendana. Setelah diskusi tersebut, dewan Yayasan dan Pendana mencapai kesepakatan dan menemukan bahwa ketentuan tersebut telah sesuai dengan Kode Klaim Belanda (Dutch Claim Code). Ketentuan pendanaan juga tidak bertentangan dengan kepentingan kolektif yang ingin dilindungi Yayasan berdasarkan anggaran dasarnya.

Sebagai imbalan atas layanan yang diberikan dan risiko serta biaya yang ditanggung oleh pendana, pendana berhak atas penggantian semua biaya yang dikeluarkan oleh pendana sehubungan dengan Yayasan, termasuk biaya pengacara dan pendana akan menerima biaya yang setara dengan 20% dari ganti rugi keuangan bersih. Ganti rugi keuangan bersih berarti ganti rugi keuangan dikurangi biaya-biaya yang perlu diganti atau dapat diganti kepada pendana.

Anggota dewan, pengacara, serta penyedia layanan Yayasan seluruhnya independen atau terpisah dari pendana. Perjanjian pendanaan bersifat rahasia. Yayasan dan pendana telah menyepakati pembagian informasi bersyarat, sejauh yang relevan bagi pendana mengingat hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian pendanaan. Dalam kondisi dan keadaan tertentu, dan atas permintaan pengadilan terkait, Yayasan dapat mengungkapkan perjanjian pendanaan kepada pengadilan.

Yayasan diatur oleh dewan direksi.

Dewan direksi tidak memiliki kepentingan untuk mendapat keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi nirlaba ini di seluruh dunia mendukung usaha yang dilakukan oleh Yayasan

Anggota dewan

Ir. K.J (Kees) van Ast (1951).

(2015 – sekarang) anggota dewan pengawas Twente Technology Fund BV

(2001 – sekarang) ketua independen Stichting Bloembollenkeuringsdienst

(1989 – sekarang) ketua independen dari Stichting Kwaliteits-Controle Bureau.

(2005 – 2015) wakil ketua Dewan (college van bestuur) dari Universitas Twente

(1997 – 2005) wakil ketua dewan (college van bestuur) Universitas Wageningen

Prof.Dr A.A.H. (Aukje) van Hoek

(current) Professor of private international law and civil procedure at the University of Amsterdam

(current) Scientific advisor to the international legal institute (IJI) in The Hague

(as of January 2024) President of the Royal Dutch Society of International law KNVIR

(2008 - 2022) Honorary Justice at the Court of Appeals ‘s-Hertogenbosch
2024 Seafarersclaim
Kebijakan privasi
Kebijakan Cookie
Terdaftar di Kamar Dagang Belanda dengan nomor perusahaan 86307835
This initiative is powered by
crosschevron-down