Status Klaim Saat Ini

EJEP: Risiko “reflagging” oleh pemilik kapal Belanda dinilai berlebihan dan tidak dapat dijadikan alasan pembenaran atas diskriminasi terhadap pelaut

Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja Belanda menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (Collective Bargaining Agreement) Belanda untuk kapal niaga tahun 2026 mengikat secara umum

Yayasan Equal Justice Equal Pay mengajukan petisi terhadap Wagenborg untuk menuntut informasi lebih lanjut dari Wagenborg mengenai besaran upah pasti yang diterima para pelaut Filipina dan Indonesia

Yayasan Equal Justice Equal Pay mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan umum Perjanjian Kerja Bersama (Collective Bargaining Agreement) Belanda yang diskriminatif untuk kapal niaga

Yayasan Equal Justice Equal Pay mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam industri, termasuk Kementerian Sosial & Tenaga Kerja, dan Infrastruktur & Pengelolaan Air, KVNR dan Nautilus untuk membicarakan kemungkinan penyelesaian secara damai, namun tidak tercapai kesepakatan

Yayasan Equal Justice Equal Pay mengirim lebih dari 700 surat yang menyatakan pemilik kapal Belanda dan negara Belanda bertanggung jawab atas diskriminasi yang melawan hukum

Institut Hak Asasi Manusia Belanda mengeluarkan putusan: membayar para pelaut Filipina dan Indonesia lebih rendah dari pelaut Eropa merupakan diskriminasi yang melawan hukum

Kementerian Sosial & Tenaga Kerja mengeluarkan keputusan atas permintaan tersebut berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Pemerintah, yang mengabulkan publikasi beberapa dokumen yang dimohonkan

Sidang kedua di Institut Hak Asasi Manusia Belanda

Sidang pertama di Institut Hak Asasi Manusia Belanda

Yayasan Equal Justice Equal Pay mengajukan permohonan informasi ke Kementerian Sosial & Tenaga Kerja, dan Infrastruktur & Pengelolaan Air berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Pemerintah

Pengaduan hak asasi manusia diajukan kepada Institut Hak Asasi Manusia Belanda atas nama dua pelaut